JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp100 untuk setiap kilogram tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada daerah penghasil.
Usulan itu dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sentra sawit.
Usulan tersebut disampaikan Norsan saat Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat di Jakarta, Selasa.
Menurut Norsan, industri kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Namun, daerah penghasil belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
"Kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk dana bagi hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit," kata Norsan.
Ia menilai skema DBH perlu diperkuat agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Norsan meminta pemerintah pusat memberi perhatian yang lebih proporsional kepada daerah penghasil sawit.
Menurut dia, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kelapa sawit, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah penghasil.
Ketua Umum AKPSI Mudyat Noor mengatakan kelapa sawit merupakan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat. Karena itu, manfaat ekonomi sawit perlu dirasakan lebih merata oleh daerah penghasil.
AKPSI juga mendorong percepatan penyaluran dana bagi hasil kelapa sawit secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan sektor kelapa sawit tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit untuk membahas tata kelola industri sawit berkelanjutan, hilirisasi, pemanfaatan teknologi, serta strategi meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global. (zan)