PALEMBANG - Memasuki musim kemarau 2025, pemerintah menggalakkan upaya antisipasi dan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara langsung meninjau kesiapan di berbagai provinsi, menekankan pentingnya sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Komitmen pemerintah semakin tegas: Keanggotaan GAPKI akan menjadi syarat wajib untuk mendapatkan sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), mendorong seluruh perusahaan sawit untuk segera bergabung.
Kunjungan Menteri Hanif Faisol Nurofiq ke Sumatera Selatan pada Sabtu (24/5), menjadi lokasi ketiga setelah Riau dan Kalimantan Barat, menegaskan peran krusial GAPKI dalam pengendalian karhutla.
Hanif memuji GAPKI sebagai corong yang memastikan pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional tinggi sejalan dengan praktik berkelanjutan.
"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota GAPKI," tegas Menteri Hanif.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan kesiapannya untuk mendorong perusahaan sawit di wilayahnya agar segera bergabung dengan GAPKI.
Saat ini dari 277 perusahaan sawit yang beroperasi di Sumatera Selatan, baru 77 yang terdaftar sebagai anggota GAPKI Sumatera Selatan.
"Saya akan ikut campur supaya perusahaan ikut masuk GAPKI," ujar Gubernur dua periode tersebut.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau antara Juni hingga Oktober 2025.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, meminta Pemda Sumsel untuk lebih waspada, mengingat potensi peningkatan suhu akibat dampak La Nina atau kemarau basah yang dialami pada tahun 2024.
Meskipun demikian, Menteri Hanif mencatat kondisi yang relatif terkendali di Sumatera Selatan saat ini, dengan hanya lima titik api (fire spot) seluas sekitar lima hektar.
Ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi kedua terbawah dengan potensi karhutla hingga saat ini.
Untuk mempertahankan kondisi ini, Gubernur Sumsel menghimbau seluruh jajaran, perusahaan, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam upaya preventif dan mitigasi.
Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menegaskan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025.
Ia menjelaskan bahwa 752 perusahaan anggota GAPKI telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret, termasuk memastikan seluruh sumber daya, personel, dan peralatan selalu dalam kondisi siap.
GAPKI juga aktif merangkul berbagai pemangku kepentingan berbasis lansekap, melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain sosialisasi, GAPKI juga fokus pada standardisasi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Upaya pencegahan Karhutla lainnya termasuk modifikasi cuaca, pemetaan area rawan titik api, dan memastikan ketersediaan sumber air.
"GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," tegas Susanto.
Sinergi antara pemerintah dan GAPKI, didukung komitmen dari perusahaan sawit, menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan Karhutla pada musim kemarau 2025.
Dengan dorongan wajibnya keanggotaan GAPKI sebagai syarat PROPER, diharapkan seluruh pelaku industri sawit dapat meningkatkan standar operasional dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.(zan).
