JAKARTA - Pemerintah mulai memetakan pasar ekspor baru setelah konflik geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok perdagangan internasional.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan gangguan rantai pasok global akibat dinamika geopolitik, terutama di Timur Tengah, bisa membuka peluang bagi Indonesia memperluas ekspor.
Menurut dia, konflik geopolitik kerap mengubah peta perdagangan dunia. Ketika pasokan dari negara tertentu tersendat, muncul kekosongan pasar yang dapat diisi oleh negara lain.
“Kalau global supply chain terganggu, biasanya ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,” kata Budi di Jakarta, dikutip ANTARA.
Pemerintah kini memetakan negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik untuk dijadikan target ekspor baru.
Langkah ini diambil agar pelaku usaha Indonesia tetap bisa memperluas pasar meski perdagangan global terganggu.
Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi langsung dengan para eksportir untuk memetakan hambatan teknis di lapangan.
Pemerintah ingin mengetahui persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari distribusi hingga akses pasar.
Namun pemerintah belum menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat situasi geopolitik global tersebut.
Perhitungan lebih akurat masih menunggu masukan dari pelaku usaha serta evaluasi kondisi perdagangan internasional.
Budi menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan global sambil mencari pasar alternatif bagi produk Indonesia.
“Kita harus mencari pasar lain ketika pasar tertentu terganggu,” ujarnya.
Sejumlah kawasan dinilai berpotensi menjadi tujuan ekspor baru, terutama negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik saat ini.
Pemerintah juga akan memanfaatkan program business matching untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli dari negara-negara tersebut.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) sepanjang 2025 telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun.
Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas pasar ekspor, terutama ketika perdagangan global menghadapi ketidakpastian.