PONTIANAK — Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 harus berfokus pada pencegahan dan deteksi dini, bukan seremoni.
Instruksi itu disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Nasional di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (16/4/2026).
Pesan utama pemerintah jelas: bertindak sebelum api meluas. Seluruh kepala daerah diminta segera memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga sistem komando lapangan.
Menko Polkam juga memerintahkan patroli terpadu diperkuat dan verifikasi titik panas dipercepat. Setiap indikasi kebakaran harus langsung ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.
Wilayah strategis menjadi prioritas perlindungan, termasuk permukiman, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga objek vital.
Karhutla, kata dia, tidak boleh mengganggu keselamatan warga dan aktivitas ekonomi.
Tantangan di Kalimantan Barat dinilai kompleks. Lahan gambut membuat api menyebar di bawah permukaan, sulit dipadamkan, dan membutuhkan sumber daya besar.
Faktor angin, keterbatasan air, serta sarana pemadaman yang belum merata memperparah risiko.
Karena itu, strategi diarahkan pada pencegahan maksimal. Pemerintah menekankan pengelolaan tinggi muka air gambut, optimalisasi embung dan kanal, serta kesiapan operasi lapangan sebagai langkah kunci.
Presiden, menurut Menko, memberi perhatian serius terhadap pengendalian karhutla. Targetnya jelas: menekan kejadian hingga titik minimal, menuju zero karhutla.
Penegakan hukum juga dipastikan berjalan tegas. Pembakaran lahan akan ditindak karena berdampak luas pada kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan lingkungan.
Intinya, pemerintah mengunci pendekatan baru: cepat mendeteksi, segera merespons, dan mencegah sebelum bencana membesar.