JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mempercepat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit rakyat guna memperkuat daya saing produk sawit Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab tuntutan pasar global terhadap standar keberlanjutan sekaligus memperluas akses petani terhadap program pembiayaan sektor perkebunan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan BPDP memiliki mandat strategis dalam pembiayaan sertifikasi ISPO sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.
Melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDP membiayai sejumlah tahapan sertifikasi, mulai dari pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), penyusunan dokumen lingkungan, pelatihan Internal Control System (ICS), pendampingan, hingga proses sertifikasi dan penilikan.
“Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menegaskan pekebun dapat mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun,” kata Normansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, petani yang telah memperoleh sertifikat ISPO melalui skema pendanaan BPDP akan diprioritaskan untuk mengakses program lain, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Untuk mempercepat implementasi, BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun.
Tim ini bertugas mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi, menyusun langkah teknis penyaluran dana, memetakan kebutuhan regulasi dan pembiayaan lintas instansi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan operasional.
Langkah percepatan itu dibahas dalam workshop bertajuk Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menegaskan sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Menurut dia, kontribusi sawit tidak hanya pada devisa negara, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.
Meski demikian, industri sawit nasional masih menghadapi tekanan isu negatif di pasar global.
“Hingga saat ini lebih dari 7,5 juta hektare lahan sawit telah tersertifikasi ISPO. Ini menunjukkan tren positif,” ujarnya.
Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari mengatakan rendahnya capaian sertifikasi ISPO pada level petani menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri sawit nasional.
Menurut dia, percepatan sertifikasi menjadi kunci penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan sertifikasi global.
“Selain RSPO dan ISPO, pasar internasional kini mulai menuntut standar regenerative agriculture. Ini menuntut kesiapan seluruh pelaku industri, termasuk petani,” katanya.
Percepatan sertifikasi ISPO dinilai menjadi langkah penting agar sawit Indonesia tetap kompetitif sekaligus menjaga akses ekspor di tengah makin ketatnya regulasi perdagangan internasional. [git]