JAKARTA - Rencana mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 dinilai berisiko mengganggu keseimbangan pasokan minyak sawit mentah (CPO) jika tidak diiringi penguatan sektor hulu.
Peneliti Universitas Indonesia, Dr. Eugenia Mardanugraha, mengingatkan peningkatan mandatori biodiesel B50 akan langsung menekan kebutuhan CPO dalam negeri. Tanpa kenaikan produktivitas, pasokan berpotensi tidak seimbang.
“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor,” kata Eugenia, Selasa.
Ia menilai, tekanan terhadap pasokan CPO akan meningkat jika produksi stagnan, sementara kebutuhan terus naik. Dampaknya, terjadi tarik-menarik antara pasar domestik dan global.
Kebijakan, kata dia, semestinya tidak berhenti di hilir. Pemerintah perlu membenahi sektor hulu: peremajaan kebun, kualitas bibit, efisiensi budidaya, hingga dukungan ke petani.
“Tanpa itu, peningkatan permintaan dari kebijakan energi justru berisiko mengganggu stabilitas industri sawit,” ujarnya.
Eugenia juga menyoroti potensi crowding out. Dalam kondisi pasokan terbatas, alokasi CPO akan saling bersaing antara kebutuhan ekspor dan program biodiesel dalam negeri.
Jika B50 dipaksakan dalam waktu dekat, konsekuensi paling realistis adalah penurunan ekspor. Produksi nasional akan lebih banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Situasi makin kompleks karena harga minyak bumi dan CPO berfluktuasi. Ketidakpastian ini mempersempit ruang kebijakan dan meningkatkan risiko salah hitung.