JAKARTA - Pemerintah memastikan mandatori biodiesel belum naik ke B50 tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan masih bertahan di B40.
“Untuk tahun ini, arahan Presiden tetap B40. B50 masih dikaji,” ujarnya.
Penundaan ini menunjukkan belum siapnya sejumlah faktor kunci. Selain kebutuhan tambahan pasokan crude palm oil (CPO), implementasi B50 juga menuntut dukungan anggaran subsidi yang lebih besar di tengah harga global yang cenderung tinggi.
Anggota Dewan Energi Nasional Fadhil Hasan menilai keputusan tersebut realistis. Produksi sawit yang tumbuh terbatas dan kesiapan infrastruktur menjadi kendala utama.
Menurut dia, memaksakan B50 dalam kondisi sekarang berisiko mengganggu stabilitas pasokan dan membebani fiskal. “B40 masih paling rasional untuk saat ini,” katanya.
Dari sisi teknis, pemerintah juga belum sepenuhnya siap. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menyebut uji coba B50 masih berlangsung.
Implementasi penuh membutuhkan kesiapan distribusi, mesin, serta pasokan bahan baku.
Di sisi lain, penundaan ini membawa konsekuensi bagi pelaku usaha. Perhitungan permintaan domestik berubah. Ketika B50 belum berjalan, ekspor kembali menjadi penopang utama industri.
Ekonom Gunawan Benjamin melihat ada dampak ganda. Penundaan menjaga volume ekspor, tetapi berpotensi menekan harga sawit di tingkat petani.
“Permintaan domestik tidak bertambah signifikan. Ini bisa berpengaruh ke harga di hulu,” ujarnya.
Pemerintah kini berada di persimpangan. Mendorong biodiesel berarti memperkuat ketahanan energi dan menekan impor solar. Namun, langkah itu juga berisiko mengurangi pasokan ekspor dan devisa.
Penundaan B50 bukan sekadar soal kesiapan teknis. Ini mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan energi domestik dan pasar global. Selama roadmap belum pasti, industri sawit bergerak dalam bayang-bayang kebijakan.