JAKARTA — Langkah baru diambil dua kekuatan besar dalam sektor sawit nasional: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Keduanya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kemitraan antara koperasi petani dan perusahaan anggota Gapki.
Ketua Umum SPKS Sabarudin, menyebut kerja sama ini sebagai solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi petani sawit, salah satunya ketergantungan pada tengkulak.
"Banyak koperasi petani kami yang sudah terbentuk, tapi hasil panennya masih dijual lewat perantara. Kami ingin ada kemitraan langsung dengan perusahaan yang fair dan berkelanjutan," ujarnya.
SPKS saat ini memiliki 76.700 anggota yang tersebar di 22 kabupaten, termasuk di Kalimantan Barat.
Organisasi ini aktif melakukan pelatihan praktik pertanian yang baik (GAP), pendampingan koperasi, hingga fasilitasi kemitraan yang transparan.
Lewat kerja sama ini, Gapki dan SPKS akan mendorong terbentuknya model kemitraan usaha perkebunan berbasis koperasi, sekaligus memperkuat tata kelola petani melalui pelatihan, penyediaan alat produksi, dan akses pada program sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, menyebut bahwa kemitraan ini adalah wujud komitmen industri sawit untuk tidak meninggalkan petani dalam perjalanan menuju keberlanjutan.
"Industri sawit tidak akan kuat tanpa petani. Kita harus membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, dari hulu sampai hilir, bersama-sama," tegas Eddy.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti tuntutan keberlanjutan dari pasar internasional.
GAPKI pun siap mendorong petani untuk ikut dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR), yang selama ini kerap terkendala akses.
Kerja sama antara Gapki dan SPKS bukan sekadar dokumen di atas meja. Ini adalah langkah strategis untuk menguatkan posisi tawar petani, memperbaiki rantai pasok, dan menjadikan sawit rakyat sebagai bagian tak terpisahkan dari industri nasional.
Bagi petani Kalimantan Barat, kemitraan ini adalah harapan baru: untuk bebas dari tengkulak, mandiri secara ekonomi, dan bangkit menjadi pelaku utama dalam tata kelola sawit Indonesia yang adil dan berkelanjutan. (zan)
