JAKARTA - Pemerintah memperkuat arah besar industri sawit Indonesia dari peningkatan produktivitas petani kecil hingga percepatan hilirisasi.
Tujuannya jelas, sebagai upaya memastikan energi hijau, ketahanan pangan, dan daya saing global di tengah tekanan regulasi internasional.
Kementerian Pertanian menegaskan strategi besar pemerintah untuk memperkuat industri sawit nasional melalui peningkatan produktivitas hulu, percepatan hilirisasi, dan penguatan tata kelola berkelanjutan.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat menyebut sawit telah menjadi tumpuan ekonomi jutaan keluarga petani dan tulang punggung ekspor nasional.
Saat ini sekitar 42 persen atau 6,94 juta hektare kebun sawit dikelola petani kecil, melibatkan lebih dari 2,9 juta pekebun. Industri ini juga membuka 4,2 juta lapangan kerja langsung serta 12 juta tidak langsung.
“Karena itu percepatan produktivitas menjadi kunci,” ujar Roni, dikutip NERACA.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), perbaikan sarana prasarana, peningkatan SDM hingga penyederhanaan regulasi menjadi fokus penguatan layanan bagi pekebun.
Roni menyebut tiga poros kebijakan perkebunan nasional: peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, dan penguatan keberlanjutan melalui ISPO, sistem ketertelusuran, serta pendanaan dari BPDP.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan kebun plasma 400 ribu hektare dan penguatan kebun inti 200 ribu hektare yang mulai dibangun lengkap dengan pabrik hingga fasilitas hilir. Program ini diproyeksikan menyerap lebih dari 566 ribu tenaga kerja baru.
Dari sisi energi, Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman menegaskan komitmennya memperkuat program biodiesel untuk menekan impor solar, menjaga harga CPO, hingga memperbaiki kinerja makro ekonomi.
Ia menyebut Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia. “Kuncinya inovasi dan konsistensi kebijakan energi hijau,” kata Eddy.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi sawit merupakan agenda strategis nasional, terutama untuk memperkuat pangan, energi, dan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan kebutuhan biodiesel yang diperkirakan mencapai 15,86 juta kiloliter pada 2025, Amran menyebut produksi sawit harus dioptimalkan dari hulu hingga hilir.
Indonesia menargetkan produksi 100 juta ton CPO pada 2045. Ambisi itu membutuhkan peningkatan produktivitas minimal 3,95 persen per tahun melalui kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan petani kecil.
Industri turunan seperti oleokimia, biofuel, margarin, hingga propylene glycol juga didorong untuk memperkuat ekonomi daerah dan pendapatan negara.
Amran kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap standar keberlanjutan melalui implementasi ISPO terbaru yang kini mencakup usaha hulu, hilir, dan bioenergi.
Namun ia mengingatkan kebijakan internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) tidak boleh mengabaikan keadilan bagi negara produsen.
“Pendekatan keberlanjutan tidak bisa diseragamkan,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan kebijakan domestik yang kuat dan inklusif, Indonesia akan tetap menjadi pemimpin global industri sawit yang berdaya saing dan berkelanjutan.” (zan)
