PONTIANAK - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat tegas menyatakan bahwa industri bernilai triliunan ini hanya bisa bertahan jika mengutamakan martabat manusia.
Pernyataan itu disampaikan Ketua GAPKI Kalbar, Aris Supratman menepis sorotan publik atas isu ketenagakerjaan di sektor sawit.
Ia juga menegaskan GAPKI komitmen penuh terhadap kepatuhan regulasi ketenagakerjaan, penghormatan HAM, serta penerapan praktik usaha berkelanjutan, termasuk bagi perusahaan bersertifikat RSPO.
“GAPKI menolak keras segala bentuk TPPO, kerja paksa, dan eksploitasi pekerja,” kata Aris, Kamis (27/11/2025).
Aris menekankan bahwa seluruh perusahaan anggota wajib memenuhi standar ketenagakerjaan nasional, mulai dari status kerja yang sah, pembayaran upah sesuai UMP/UMK, hingga pendaftaran BPJS bagi seluruh pekerja.
“Kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah harga mati,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO memiliki persyaratan ketat terkait kondisi kerja.
GAPKI mendorong perusahaan memaksimalkan peran LKS Bipartit untuk mencegah sengketa industrial.
Terkait dugaan pelanggaran, GAPKI siap berkoordinasi dengan kepolisian dan Disnaker. Perusahaan yang terbukti melanggar, kata Aris, akan dikenai sanksi organisasi dan dapat didorong ke proses hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya rekrutmen resmi melalui agen berizin guna menghindari praktik TPPO.
Menutup pernyataan, Aris menegaskan bahwa sawit adalah tulang punggung ekonomi Kalbar.
Karena itu, perlindungan hak buruh menjadi prasyarat utama keberlanjutan.
“Kami ingin menjadikan industri sawit Kalbar modern, berkelanjutan, dan bermartabat,” tutupnya. (git)
