JAKARTA - Memasuki usia 25 tahun, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) membawa amanah 3,5 juta kepala keluarga petani dan 18 juta pekerja sawit untuk disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Permintaannya hanya dua, regulasi yang menghambat petani harus diselesaikan, dan Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN) harus segera dibentuk sebagai titik nol pembaruan tata kelola industri sawit rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung dalam syukuran 25 tahun Apkasindo, Selasa (28/10/2025) di Jakarta.
Ia menegaskan peringatan 25 tahun Apkasindo bukan sekadar seremonial, melainkan momentum strategis untuk menyatukan aspirasi petani sawit nasional.
Menurutnya, jutaan petani sawit yang selama ini menopang program biodiesel, kemandirian energi, dan pangan nasional, menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo agar memberikan jalur afirmatif bagi petani rakyat.
“Kami percayakan sepenuhnya kepada Presiden agar petani sawit rakyat diberi jalur afirmatif,” ujar Gulat, dikutip ANTARA.
Dalam enam bulan terakhir, DPP Apkasindo telah menyusun kajian komprehensif dan mengusulkan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN).
Lembaga ini diproyeksikan sebagai motor utama perbaikan tata kelola sawit nasional, sekaligus jawaban atas kebutuhan regulasi yang berpihak pada petani rakyat.
“Kami harap BKSN ini menjadi kilometer nol perbaikan tata kelola sawit nasional sebagaimana harapan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Gulat menambahkan, selama 25 tahun kiprahnya, Apkasindo telah melalui dinamika kebijakan, fluktuasi harga, dan tekanan pasar global. Namun, petani sawit tetap konsisten menjaga produksi, stabilitas ekonomi daerah, dan ketahanan energi nasional melalui program biodiesel.
Pendiri Apkasindo yang juga mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Pakpahan, menilai saatnya organisasi ini naik kelas.
Menurutnya, Apkasindo harus berperan lebih strategis dalam merumuskan kebijakan nasional dan menjadi mitra utama pemerintah dalam integrasi hulu-hilir sawit.
“Perjalanan panjang ini adalah refleksi perjuangan. Kini, Apkasindo harus menjadi penentu arah, bukan sekadar penerima kebijakan,” ujar Pakpahan. (zan)
