Beranda / Berita / Kebijakan / Kalbar Siaga Karhutla, Menteri...
Kebijakan

Kalbar Siaga Karhutla, Menteri LH Apresiasi GAPKI Sebagai Role Model Pencegahan

19 Mei 2025
12 menit membaca
Admin SahabatSawit
Kalbar Siaga Karhutla, Menteri LH Apresiasi GAPKI Sebagai Role Model Pencegahan

Sekda Provinsi Kalbar, Harrison ( kiri), Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq ( tengah) dan Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng ( kanan). FOTO :HUMAS GAPKI

Bagikan:

PONTIANAK - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya kesiapsiagaan ekstra di Kalimantan Barat dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Pasalnya, Kalbar menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi di Indonesia, mencapai 57 titik.

Dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla di Kalbar, Menteri Hanif mengapresiasi langkah strategis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam pengelolaan risiko kebakaran.

Ia berharap kemitraan yang kuat antara pemerintah, GAPKI, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, terutama di wilayah rawan seperti Kalbar.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, menyampaikan bahwa luas perkebunan di provinsinya mencapai 14,7 juta hektar dengan kawasan hutan seluas 8,32 juta hektar, serta memiliki ekosistem gambut terbesar keempat di Indonesia.

Kondisi ini menjadikan Kalbar rentan terhadap Karhutla sehingga memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya antisipasi, termasuk modifikasi cuaca dan kerja sama lintas sektor.

Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, menegaskan komitmen seluruh anggota GAPKI untuk menjalankan langkah konkret mitigasi Karhutla, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan kesiapan sumber daya. GAPKI juga aktif melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan.

Menteri Hanif meninjau langsung kesiapan fasilitas salah satu perusahaan anggota GAPKI di Kalbar dan mengapresiasi inisiatif GAPKI dalam membangun sistem pengendalian karhutla berbasis kolaborasi.

Ia berharap model ini dapat diadopsi secara luas dan kewaspadaan terhadap Karhutla menjadi budaya.

Lebih lanjut, Menteri Hanif mendorong agar seluruh perusahaan sawit di Indonesia menjadi anggota GAPKI sebagai bagian dari upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui PROPER.

Keanggotaan GAPKI akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan PROPER hijau.

Dengan sinergi dan kesiapsiagaan yang ditingkatkan antara pemerintah, GAPKI, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat, diharapkan potensi Karhutla di Kalbar dapat diminimalisir secara signifikan.

Langkah GAPKI yang diapresiasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pelaku industri kelapa sawit dalam menjaga kelestarian lingkungan.(bud)

Tag:

KarhutlaGAPKI KalbarMenteri Lingkungan Hidup GAPKI