SUMBAR - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat capaian signifikan dalam program peremajaan sawit rakyat (replanting) di Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Padang, Senin, menyebut sudah 14.919 hektare kebun sawit rakyat diremajakan sejak program itu bergulir pada 2018.
“Program ini memfasilitasi peremajaan sawit rakyat dengan dukungan pendanaan hibah dari BPDPKS,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, replanting menjadi upaya strategis meningkatkan produktivitas perkebunan, terutama bagi petani kecil.
Skema pendanaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode 2018–2021, bantuan diberikan sebesar Rp25 juta per hektare, naik menjadi Rp30 juta pada 2022–2024, dan akan melompat menjadi Rp60 juta per hektare mulai 2025.
Total dana yang sudah digelontorkan untuk Sumbar mencapai Rp463 miliar.
Contoh keberhasilan terlihat di Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) Tompek Tapian Kandis, Kabupaten Agam.
Di lokasi ini, bantuan disalurkan dalam dua tahap: 143,75 hektare pada 2020 dan 145,30 hektare pada 2022, dengan total nilai Rp7,95 miliar.
“Capaian Kabupaten Agam bisa menjadi contoh praktik terbaik: dengan manajemen yang baik, produktivitas terjaga dan kesejahteraan petani meningkat,” ujar Mahyeldi.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumbar menargetkan 5.400 hektare replanting pada 2025.
Perkebunan tersebar di Dharmasraya (2.000 ha), Solok Selatan dan Pesisir Selatan (600 ha), Pasaman (300 ha), Pasaman Barat (1.000 ha), serta masing-masing 500 ha di Agam dan Sijunjung.
Dari Agam, kabar baik datang bersamaan dengan panen perdana sawit rakyat di lahan plasma KPS Tompek Tapian Kandis.
“Kami menunggu empat tahun setelah peremajaan. Inilah bukti bahwa kolaborasi dapat menghasilkan perubahan,” kata Bupati Agam, Benni Warlis.
Menurutnya, program ini bukan hanya tentang produksi, tapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat. (zan)
