JAKARTA - Ancaman El Nino di depan mata, Polri dan Kementerian Kehutanan tak ingin kecolongan. Dua pucuk pimpinan negara di bidang keamanan dan lingkungan ini mengunci strategi bersama: dari edukasi hingga pemadaman udara, semua disinergikan dalam satu komando terpadu.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sepakat memperkuat sinergi lintas instansi untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat akibat fenomena El Nino.
Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis, yang sekaligus menjadi forum koordinasi dan evaluasi penanganan karhutla nasional.
“Kami baru saja melaksanakan analisis dan evaluasi terkait program penanganan kebakaran hutan,” ujar Kapolri Listyo Sigit.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah prioritas ditetapkan sebagai dasar penguatan strategi ke depan.
Poin pertama adalah memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat, terutama terkait praktik kearifan lokal dalam membuka lahan. Kapolri menekankan pentingnya pengawasan agar kearifan lokal tidak disalahgunakan menjadi alasan pembakaran lahan ilegal.
“Praktik-praktik tradisional harus dilaksanakan sesuai aturan, dilaporkan terlebih dahulu, dan dipantau pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah,” katanya.
Selain edukasi kepada masyarakat, perusahaan perkebunan juga didorong aktif memberikan sosialisasi dan menyediakan alternatif pembukaan lahan tanpa pembakaran.
Kapolri menegaskan penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting menekan pelanggaran. Ia menyebut keberhasilan menurunkan angka karhutla dalam dua tahun terakhir tak lepas dari efek jera hasil proses hukum.
Untuk mempercepat respons, Polri dan Kementerian Kehutanan mengaktifkan satuan tugas gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, Kemenhut, dan masyarakat. Satgas ini dilengkapi command center dari pusat hingga daerah guna memonitor hotspot secara real time.
“Setiap ada titik api, personel gabungan bisa langsung bergerak,” ujarnya.
Dalam menghadapi periode kering, perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki parit dan sumber air guna mendukung pasokan pemadaman. Selain itu, peralatan pemadaman, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca disiapkan sejak dini.
“Pada saat terjadi El Nino, sumber air harus siap, peralatan siap, pemadaman awal bisa dilakukan dengan cepat,” kata Kapolri.
Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi peran Polri dalam menekan karhutla nasional. Data menunjukkan, luas area terbakar turun dari 376.000 hektare pada 2024 menjadi 213.000 hektare pada 2025.
“Penegakan hukum yang efektif memberikan efek jera kepada pelaku,” ujarnya. Ia menyoroti berkurangnya praktik pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan sebagai bukti nyata efektivitas sinergi Polri dan Kemenhut. (antara)
