PONTIANAK – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan industri sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan bertema “Dinamika Iklim Usaha dan Mitigasi Pelanggaran Hubungan Kerja di Sektor Kelapa Sawit” digelar 28–29 Agustus 2025 di Pontianak.
GAPKI Kalbar menilai, sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, mulai dari penyedia lapangan kerja, membuka keterisolasian daerah, hingga menjadi penyumbang devisa negara.
Dengan luas areal perkebunan mencapai 2,1 juta hektare dan produksi lebih dari 7 juta ton per tahun, industri sawit di Kalbar menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Meski begitu, tantangan tata kelola perkebunan sawit di Kalbar masih cukup besar. Dari aspek sosial, konflik tata niaga tandan buah segar (TBS) dan maraknya pencurian hasil panen masih terjadi.
Sementara di bidang agraria, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan juga menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.
Selain itu, isu ketenagakerjaan masih menyisakan pekerjaan rumah. Mulai dari pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja dan lembur, hingga perlindungan bagi pekerja perempuan menjadi perhatian utama GAPKI.
Turn over tenaga kerja yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan pekerja—sekitar 79 persen—juga menjadi tantangan tersendiri.
Untuk menjawab persoalan tersebut, GAPKI Kalbar mendorong anggota perusahaan sawit agar memperkuat dialog sosial melalui serikat pekerja, lembaga bipartit maupun tripartit, serta menerapkan standar peraturan ketenagakerjaan.
GAPKI juga menekankan pentingnya mekanisasi sederhana, pelatihan efisiensi kerja, serta penyediaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja bagi para buruh perkebunan.
GAPKI Kalbar menegaskan, perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya perempuan, merupakan keniscayaan untuk mendorong industri sawit berkelanjutan.
Selain itu, percepatan sertifikasi ISPO dan RSPO bagi perusahaan anggota diharapkan menjadi bukti nyata komitmen terhadap tata kelola sawit yang lebih baik.
"Diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan GAPKI dalam membentuk tim terpadu guna melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan penutup GAPKI Kalbar. ( zan)
