PONTIANAK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Barat.
Pesan ini disampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025 di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/6), menyusul ditetapkannya Status Siaga Darurat sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025.
Dalam apel yang dihadiri Wakil Gubernur Kalbar serta sejumlah pejabat pusat dan daerah, Menteri Raja menyampaikan apresiasi terhadap trend penurunan karhutla di Kalimantan Barat.
Ia mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, upaya pengendalian telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Data menunjukkan bahwa luas karhutla di Kalbar pada 2019 mencapai 151.919 hektare.
Namun pada 2020, luas karhutla turun hingga 94,97%, dan pada 2024 hanya tercatat 24.154,63 hektare, turun 84,10% dibandingkan tahun 2019.
Penurunan serupa juga terjadi pada jumlah hotspot. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Mei 2025, tercatat 244 titik panas, menurun drastis dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 550 titik—penurunan sebesar 55,6%.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja keras dan sinergi dalam pengendalian karhutla,” ujar Raja.
Setelah apel, dilakukan peninjauan kesiapan peralatan lapangan, mulai dari kendaraan pemadam, alat semprot, drone pemantau, hingga personel lapangan.
Kegiatan ini bertujuan memastikan respon cepat (quick respons) jika terjadi karhutla dalam skala besar. (zan)
