PONTIANAK - Kalimantan Barat bukan hanya gudang sawit, tapi juga motor ekonomi Indonesia. Hal itu dikatakan Staf Ahli Pembangunan Ekonomi Pemprov Kalbar, CH Lumano, saat membuka acara Borneo Forum ke - 8 didukung BPDP di Pontianak, Kamis (21/8/2025).
Bormeo Forum merupakan acara tahunan digagas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Kalimantan. Tahun ini GAPKI Kalbar sebagai tuan rumah acara.
Kembali ke Lumano. Dalam sambutannya, ia menegaskan komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi, lapangan kerja, hingga devisa negara, meski dunia tengah dilanda krisis global.
Menurut Lumano, subsektor perkebunan telah terbukti tangguh menghadapi perlambatan ekonomi global.
Sawit tetap menjadi salah satu penopang utama kekuatan ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil, termasuk Kalimantan Barat.
“Subsektor sawit sekarang menyumbang PDB, lapangan kerja, bahan baku industri, hingga pelestarian lingkungan. Di Kalimantan Barat, potensi ini harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Berdasarkan data 2023, luas lahan sawit di Kalimantan mencapai 6 juta hektare dengan produksi lebih dari 20 juta ton CPO.
Dari jumlah itu, Kalbar menyumbang 2 juta hektare lahan dan menghasilkan sekitar 6 juta ton, menjadikannya salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia.
Namun, Lumano menegaskan, tanggung jawab besar melekat pada posisi Kalbar sebagai produsen utama.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor—pemerintah, perusahaan, akademisi, NGO, asosiasi, hingga petani—dalam merumuskan tata kelola sawit yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi wadah penting membahas kebijakan sawit, memperkuat kemitraan perusahaan dengan petani, mendampingi sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program CSR, serta memberdayakan masyarakat di wilayah perkebunan,” jelas Lumano.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi Perda No 4 Tahun 2016 mengatur kewajiban perusahaan melaporkan program CSR.
Hal ini memastikan kegiatan benar-benar memberi manfaat nyata, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan daerah.
Sejumlah kebijakan strategis Pemprov Kalbar pun telah disiapkan, mulai dari Rencana Aksi Perkebunan Sawit Berkelanjutan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penerapan E-STDB, pengembangan UMKM berbasis sawit, hingga harmonisasi Raperda sawit berkelanjutan.
"Semua diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing industri, dan kesejahteraan petani, tuturnya. (zan)
