JAKARTA - Kemenangan Indonesia di gelanggang perdagangan dunia kembali terbukti.
Panel WTO mengganjar Uni Eropa dengan “kartu kuning” setelah terbukti inkonsisten dalam mengenakan bea masuk imbalan atas biodiesel asal Indonesia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto mendesak Uni Eropa (UE) segera mencabut bea masuk (BM) imbalan yang selama ini membebani ekspor biodiesel Indonesia.
Desakan itu muncul usai Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan putusan pada Jumat (22/8/2025) yang menyatakan, kebijakan UE terbukti melanggar ketentuan WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (WTO ASCM).
Putusan ini membuktikan konsistensi Indonesia dalam mengikuti aturan perdagangan internasional.
"Kemenangan ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan yang distortif sebagaimana dituduhkan UE,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).
Putusan tersebut merupakan hasil dari sengketa perdagangan DS618, di mana Indonesia menggugat penerapan countervailing duties (bea imbalan) Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia.
Panel yang memutuskan sengketa DS618 terdiri atas wakil dari Afrika Selatan, Meksiko, dan Belgia.
UE sebelumnya menilai bahwa Pemerintah Indonesia memberi subsidi kepada produsen biodiesel melalui kebijakan bahan baku, bea keluar, pungutan ekspor, hingga penetapan harga acuan minyak kelapa sawit.
Namun Panel WTO menegaskan, alasan yang digunakan Komisi UE tidak sesuai dengan aturan WTO.(git)
